TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagian masyarakat pasti pernah membaca berita tentang anggota DPR RI yang tertidur saat sedang rapat.
Hal itu pun banyak jadi pertanyaan banyak orang mengapa anggota DPR banyak yang tertidur saat rapat.
Dalam akun YouTube-nya, pembawa acara Melaney Ricardo pun menanyakan langsung alasannya dengan Dede Yusuf yang merupakan salah satu anggota DPPR RI dari Partai Demokrat.
Baca juga: Fraksi PKS DPR RI Tolak Penghapusan Premium
Menanggapi pertanyaan Melaney, Dede Yusuf menyebut alasan anggota DPR tertidur karena sudah kelelahan lantaran banyaknya kegiatannya.
"Jadi kayak gini kawan-kawan yang tidur itu sudah kecapean, mungkin kita saat ini, DPR selalu buka yang namanya live YouTube setiap kita rapat. Yang ngikutin aja bosen rapat dari jam 09.00 sampai jam 14.00," ungkap Dede dalam akun YouTUbe Melaney Richardo yang dikutip Kompas.com, Senin (24/11/2020).
Terkadang rapat tersebut akan berlanjut jika ada program yang masih harus dibahas.
Apalagi jika ada banyak anggota DPR RI maupun dari pihak pemerintah yang bertanya dan presentasi akan kegiatan atau programnya.
Bahkan kata Dede, dalam satu hari rapat yang dijalan tiap anggota DPR RI bisa lima hingga enam jam.
"Terus sometime kalau lagi rapat BPJS Kesehatan let say jam 13.00 WIB selesai, tetapi ini bisa sampai jam 00.000 WIB baru selesai. Rata rata per rapat 6 jam," kata Dede.
Oleh karena itu, ia pun maklum jika ada anggota DPR yang lelah maka ketiduran, terutama bagi mereka yang usianya di atas 50 tahun.
Ia pun berharap masyarakat tak hanya lihat pemberitaan tentang banyaknya anggota DPR yang tertidur saat rapat, melainkan program dan yang dibicarakan saat rapat juga penting diperhatikan.
Sebab kini pada masa pandemi Covid-19, rapat DPR digelar secara online.
"So yang usianya mungkin di atas 50 manusiawai dia tertidur. Tapi terkadang kawan-kawan motret dari atas yang lagi tidur di foto. Makanya nonton rapat di YouTube sarankan apalagi di era pandemi, live YouTube, Facebook," tutur dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Anggota DPR Tertidur Saat Rapat, Ini Penjelasan Dede Yusuf"
Liputan6.com, Jakarta - Buntut kericuhan dalam Sidang Paripurna yang membahas alat kelengkapan Dewan Ketua PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuzy akan melaporkan Agus Hermanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Rabu ( 29/10/2014), Agus dianggap tidak mengindahkan surat DPP PPP yang berisi pimpinan fraksi dengan Ketua Hasrul Azwar. Agus mengatakan siap dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan karena ia merasa sudah bekerja sesuai prosedur sambil mempertanyakan sikap politisi PPP yang membalikkan meja. Kisruh berawal ketika Agus Hemanto yang memimpin sidang mengesahkan formasi baru pimpinan Fraksi PPP dengan Ketua Epyardi Asda. Epyardi ditunjuk mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Ketua Fraksi PPP versi Romahurmuzi Hasrul Azwar meminta pengesahan tersebut dicabut.Sidang kemudian ditutup yang membuat Ketua Fraksi PPP DPR Hazrul Azwar membalikkan meja sebagai protes karena sidang ditutup sepihak.
Bukan kali ini saja Sidang Paripurna DPR masa bakti 2014-2019 ricuh, bahkan aksi mereka juga ditonton rakyat secara langsung melalui media televisi. (Yus)Baca juga:
DPR Bisa Pakai Hak Interpelasi soal Kisruh Pengesahan PPP
Hasrul PPP Bantah Gulingkan Meja Saat Paripurna DPR
Polemik Pengesahan PPP Kubu Romi oleh Menkum HAM
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa bakal ada 13 komisi di DPR RI pada periode 2024-2029 yang sudah disetujui oleh fraksi-fraksi partai politik.
Sejauh ini, menurutnya 13 komisi sudah disiapkan, tetapi nomenklatur yang meliputi tugas dan fungsi serta mitra-nya akan ditentukan setelah jumlah dan nomenklatur kementerian ditetapkan oleh Presiden Terpilih.
"Insya-Allah, kawan-kawan fraksi sudah firm," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Sehingga, menurut dia, penambahan komisi dari 11 komisi menjadi 13 komisi sudah disepakati dan hanya tinggal membagi pembidangan-nya saja.
Baca juga: Ketua DPR: Jumlah komisi dibahas selanjutnya
Baca juga: Habiburokhman: Kementerian bertambah maka komisi bertambah
Dia mengatakan bahwa DPR RI akan menggelar rapat pada tanggal 13-15 Oktober untuk menyiapkan komisi-komisi yang akan bekerja. Sehingga setelah Presiden Terpilih dilantik, menurut dia semua komisi di DPR sudah siap.
"Bidangnya kan mesti menyesuaikan, kalau bidang sudah tahu kan berarti kementeriannya sudah tahu," ucap dia.
Di samping itu, dia pun tak banyak mengomentari terkait kementerian-kementerian yang akan dipecah pada masa jabatan Prabowo Subianto sebagai presiden.
Dia mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI 2019-2024, dia mengatakan APBN sudah disiapkan untuk mengantisipasi adanya penambahan kementerian melalui anggaran cadangan.
"Tinggal Bapak Presiden sesuai kebutuhan, karena undang-undangnya juga begitu, kan undang-undangnya sudah direvisi sesuai kebutuhan Presiden," tuturnya.
Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiEditor: Chandra Hamdani Noor Copyright © ANTARA 2024
Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah.
"Pada tanggal 16 Maret kami KPU Sulawesi Tengah membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR RI tingkat provinsi ke rekapitulasi secara nasional," kata Ketua KPU Sulteng Risvirenol di Palu, Selasa.
Dia menuturkan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi disaksikan saksi partai politik dan diawasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat.
"Kami membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara melalui model D hasil provinsi DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah di hadapan ketua KPU RI," ucapnya.
Berdasarkan data KPU Sulteng dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 menetapkan ada sekitar tujuh nama calon anggota DPR-RI tertinggi di Sulawesi Tengah.
Tujuh nama caleg DPR-RI Sulteng tertinggi suaranya yakni Muhidin Mohamad Said sebanyak 154.301 suara, Nilam Sari Lawira 178.791 suara, Anwar Hafid 121.524 suara, Longki Djanggola 113.826 suara, Matindas J Rumambi 62.814 suara, Sarifuddin Sudding 43.318 suara dan Beniyanto 90.078 suara.
Sementara jumlah suara sah parpol dan caleg yakni partai Golkar 330.971 suara, Nasdem 256.799 suara, Demokrat 254.852 suara, Gerindra 242.635 suara, PDIP 136.625 suara dan PAN 117.811 suara.
"Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sulteng 2.236.703 orang dengan pengguna hak pilih DPT 1.757.187 orang, pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 21.445 orang, pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) 38.128 orang, sehingga total pengguna hak pilih sebanyak 1.816.760 orang," tutur Risvirenol.
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan jumlah anggota untuk 13 komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2024-2029. Susunan ini disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 15 Oktober 2204.
Pada rapat yang sama, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan anggota DPR mengenai penambahan dua komisi baru. "Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati penambahan jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi," kata Puan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Puan menyebutkan, AKD terdiri atas Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Panitia Khusus (Pansus), serta Badan Aspirasi Masyarakat.
Berikut jumlah anggota untuk masing-masing 13 komisi di DPR:
Puan menyebut, Badan Aspirasi Masyarakat berisikan 19 anggota. Lalu, Baleg beranggotakan 90 anggota dan Bamus 58 anggota. Kemudian, MKD memiliki 17 anggota serta BURT DPR 25 anggota.
Sementara itu, Banggar memiliki 105 anggota dan Pansus 30 anggota. BAKN terdiri atas 19 anggota, BKSAP 45 Anggota, dan Badan Aspirasi Masyarakat 19 anggota.
Puan juga menyampaikan jumlah kursi ketua yang didapatkan oleh tiap fraksi. PDIP mendapatkan 4 kursi ketua dan 16 wakil ketua di AKD. Kemudian, Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Nasdem masing-masing mendapat tiga kursi ketua AKD.
Sementara untuk posisi wakil ketua, Golkar mendapatkan 17 kursi, Gerindra 16 kursi, dan NasDem 6 kursi wakil ketua. Lalu, ada PKB, PKS, dan PAN yang masing-masing mendapatkan dua kursi ketua AKD.
Selain itu, PKB juga mendapat 9 kursi wakil ketua, PKS 6 kursi wakil ketua, dan PAN dapat 4 kursi wakil ketua. Kemudian, Partai Demokrat hanya mendapatkan satu kursi ketua AKD dan 6 wakil ketua.
- Rapat paripurna adalah agenda penting parlemen karena merupakan forum tertinggi DPR. Sedemikian pentingnya sehingga tidak diperbolehkan ada rapat lain saat rapat paripurna digelar. Hal itu tertuang dalam Tata Tertib DPR RI Bab XVI tentang Tata Cara Pelaksanaan Persidangan dan Rapat pasal 221.
Meski penting, ada-ada saja tingkah nyeleneh yang dilakukan para anggota dewan saat mengikuti rapat paripurna. Beberapa di antaranya kini telah mundur dari DPR. Apa saja tingkah-tingkah nyeleneh wakil rakyat itu?
Suara.com - Anggota DPR tertidur saat rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan V tahun 2020-2021 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap kebijakan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
